Para pengamat mengklasifikasi periode ini sebagai Negara Intelijen. Jenderal Soeharto yang berlatarbelakang militer menjadikan intelijen sebagai instrumen untuk mengendalikan lawan-lawan politik yang mencoba menentang kebijakannya.The 2011 Intelligence Law consists of numerous articles or blog posts open up to various interpretations, which CSOs
The 2011 Intelligence Law has various posts open up to multiple interpretations, which CSOs claim violate and override the Regulation on Community Flexibility of Information of 2008. For instance, the Intelligence Legislation defines “intelligence tricks” as “details that could jeopardize countrywide protection,” but presents no more r
Jika intelijen mempunyai informasi tentang suatu ancaman terhadap negara maka Intelijen Negara wajib untuk berkoordinasi kepada aparat keamanan untuk melakukan tindakan hukum.What's more, It's not crystal clear from Write-up 82A of the Perppu regardless of whether an organization have to be formally sanctioned under Articles sixty, sixty one, 62,
Kebutuhan atau kepentingan politik akhirnya harus memaksa para pelaku intelijen yang menghadapi hukum bahkan menjalani pidana. Ketentuan hukum ditegakkan namun tidak pernah menyentuh level user.Bagaimana merombak sistem yang sudah 1500 tahun, mengubah hati orang yang sudah menerima segala pikiran yang salah dan jauh dari Tuhan? Tidak ada yang bisa
Praktik intelijen tidak seperti lembaga Professional-justisia yang mengumpulkan bukti selengkap-lengkapnya untuk menggolongkan sebuah tindakan sebagai perbuatan melawan hukum. Penarikan kesimpulan tidak perlu mengandalkan bukti-bukti yang lengkap, melainkan informasi yang paling sedikit mengandung asumsi.Reformasi Intelijen Indonesia menjadi fokus